Anggaran Kreta Cepat membengkak US$ 1,6 miliar Jokowi Angkat Suara
Editor: Editor
Jakarta, realtime.co.id – Presiden Jokowi angkat suara terkait utang proyek Kreta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terkait hal tersebut, Jokowi menyarankan agar ditanyakan langsung kepada Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan.
“Tanyakan (ke) Bu Menteri Keuangan,” ujar Jokowi dikutip dari keterangan pers di situs Sekretariat Kabinet, Rabu, (4/10/2023).
Sebelumnya, beleid yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Whoosh. Tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 yang di tandatangani Sri Mulyani menuai kritikan dari beberapa pihak.
Beberapa ekonom dan pengamat melayangkan kritikan atas diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 itu. Salah satunya adalah Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) dan juga ekonom, Yusuf Wibisono. Ia menilai aturan itu membuat Indonesia benar-benar masuk dalam jebakan utang Cina.
“Pemerintah terpaksa menuruti seluruh keinginan pihak Cina agar proyek ini selesai dan tidak mangkrak,” ujar Yusuf, dikutip dari tempo.com, Sabtu (7/10/2023).
Yusuf berpendapat bahwa pelaksanaan proyek tersebut telah jauh melenceng dari perencanaan. Awalnya, ucap Yusuf, proyek tersebut digadang-gadang akan menguntungkan Indonesia, dan sepenuhnya menggunakan skema business to business (B2B). Namun, yang terjadi malah sebaliknya.
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan awal mula proyek yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) yang mulai direncanakan pada 2015 lalu. Saat itu, proyek tersebut diperkirakan hanya akan menghabiskan biaya US$ 5,13 miliar, tanpa ada penjaminan pemerintah dan pembiayaan APBN, tidak ada subsidi tarif, tidak ada kewajiban pemerintah untuk pembebasan lahan.
Lebih dari itu, lanjut Yusuf, jika terdapat pembengkakan biaya akan ditanggung oleh konsorsium dengan hitungan 60 persen dimiliki Indonesia dan 40 persen dimiliki Cina. “Realitanya, semua hal tersebut tidak terjadi,” tutur Yusuf.
Akhirnya, pemerintah menggelontorkan pembiayaan APBN ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sebagai pemimpin konsorsium proyek agar proyek itu terus berjalan. Yusuf juga mengatakan pemerintah bakal memberikan subsidi tiket agar kereta cepat ini dapat menarik penumpang.
Kemudian, proyek tersebut diklaim mengalami pembengkakan biaya hingga US$ 1,6 miliar, sehingga sehingga total biaya mencapai US$ 6,73 miliar, lebih tinggi daripada proposal Jepang yang hanya US$ 6,2 miliar.
“Dengan pembiayaan proyek 75 persen dari utang Cina dengan tenor 40 tahun dan bunga yang tinggi hingga 3,4 persen, pembengkakan biaya tentu menjadi sangat memberatkan,” jelas Yusuf.
